Bengkulusatunews.com - Menjelang Pilkada di Bengkulu Utara, organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di wilayah tersebut diduga terlibat dalam pusaran politik praktis. Hal ini mencuat setelah Ketua PGRI Bengkulu Utara, Kusno, M.Pd, memberikan sambutan yang dianggap sarat dengan muatan politis. Dalam sambutannya, Kusno secara terang-terangan mengharapkan agar Ari Septiadianata, SE, MAP, yang merupakan Wakil Bupati Bengkulu Utara sekaligus bakal calon Bupati, untuk "naik kelas". Sambutan ini disambut meriah dan teriakan hidup ASA oleh para peserta sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) digital PGRI,pada sabtu, 31 agustus 2024 di gedung PGRI bengkulu utara menimbulkan spekulasi mengenai netralitas organisasi tersebut.
 |
| ketua pgri Kusno,M.Pd Memberikan Orasi Naik Kelas dihadapan para guru |
Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bengkulu Utara, Ari Septiadianata, SE, MAP, juga turut memberikan orasi yang dianggap sebagai bagian dari kampanye politiknya. Orasi ini semakin mempertegas dugaan adanya politisasi di tubuh PGRI, sebuah organisasi yang seharusnya bersikap netral, terutama dalam menghadapi kontestasi politik seperti Pilkada.
 |
| wakil bupati bengkulu utara ari septia dinata,SE,M.AP yang juga BACALON bupati bengkulu utara 2025 |
Menurut salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, fenomena ini sangat disayangkan. "PGRI seharusnya netral, tapi sekarang sudah masuk ke ranah politik," ujarnya dengan nada prihatin. Ia juga menambahkan bahwa pertanyaan besar yang muncul dari situasi ini adalah: apakah yang rusak itu lubuknya atau ikannya? Pertanyaan ini menggambarkan kekecewaan terhadap kemungkinan adanya aktor-aktor dalam PGRI yang lebih mementingkan kepentingan politik daripada menjaga marwah organisasi yang seharusnya menjadi wadah bagi para pendidik untuk bersatu tanpa terpengaruh oleh arus politik.
 |
| massa pgri bersama calon bupati bengkulu utara |
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, terutama mereka yang menaruh harapan besar pada netralitas PGRI sebagai organisasi profesi yang fokus pada pengembangan pendidikan. Dugaan adanya politisasi di tubuh PGRI Bengkulu Utara menjelang Pilkada tentu menimbulkan keresahan dan menuntut adanya klarifikasi serta tindakan tegas agar organisasi ini tetap berada pada jalur yang semestinya, tanpa terjebak dalam pusaran politik praktis.(266)
